Perpol 4/2026 dan Kewenangan Mengadili Jenderal

Kapolri disebut telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 atau Perpol 4/2026. Aturan ini menjadi perhatian karena pemberitaan menyebut perwira tinggi Polri berpangkat bintang dua dan bintang tiga dapat menangani atau memeriksa perkara yang melibatkan perwira tinggi berpangkat bintang empat dalam mekanisme peradilan internal Polri. Sumber 1

Pemberitaan lain menyebut aturan tersebut mengubah atau menegaskan kewenangan dalam proses peradilan internal Polri. Perwira tinggi berpangkat bintang dua dan bintang tiga dapat memperoleh kewenangan menangani perkara yang melibatkan jenderal bintang empat, sesuai batas dan prosedur yang berlaku. Sumber 5

Makna Perpol 4/2026

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol mengatur tata kelola, prosedur, kewenangan, dan pelaksanaan tugas di lingkungan Polri. Materinya dapat mencakup organisasi, kedinasan, disiplin, kode etik, serta mekanisme pemeriksaan internal.

Perpol berbeda dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Ruang berlakunya mengikuti materi muatan yang diatur. Karena itu, aturan internal kepolisian tidak dapat langsung dipahami sebagai aturan yang mengubah kewenangan pengadilan umum atau hukum acara pidana nasional.

Berdasarkan pemberitaan yang tersedia, Perpol 4/2026 disebut memungkinkan perwira tinggi bintang dua dan bintang tiga menangani perkara yang melibatkan jenderal bintang empat. Namun, naskah resmi tetap diperlukan untuk memastikan:

  • Jenis perkara yang tercakup.
  • Forum pemeriksaan yang berwenang.
  • Komposisi majelis atau pejabat pemeriksa.
  • Syarat penunjukan pemeriksa.
  • Tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
  • Hak pihak yang diperiksa.
  • Mekanisme keberatan atau upaya administratif.
  • Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan.

Tanpa naskah resmi, cakupan aturan harus dijelaskan secara terbatas. Informasi pemberitaan dapat menunjukkan arah perubahan, tetapi belum tentu memuat seluruh rincian pasal dan prosedur.

Arti Pangkat Bintang Dua, Tiga, dan Empat

Dalam struktur kepangkatan Polri, bintang dua merujuk pada Inspektur Jenderal Polisi, bintang tiga pada Komisaris Jenderal Polisi, dan bintang empat pada Jenderal Polisi.

Pangkat menunjukkan jenjang senioritas dan kedudukan organisasi. Namun, kewenangan memeriksa atau memutus perkara tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah bintang. Kewenangan harus bersumber dari peraturan dan penunjukan pejabat yang sah.

Dengan demikian, Inspektur Jenderal Polisi tidak otomatis dapat memeriksa semua perkara yang melibatkan Jenderal Polisi. Ia harus memiliki dasar penugasan, berada dalam forum yang berwenang, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal yang sama berlaku bagi Komisaris Jenderal Polisi.

Perubahan terhadap Hierarki Pangkat

Perpol 4/2026 disebut menyesuaikan penerapan hierarki pangkat dalam proses peradilan internal. Dalam struktur komando, pejabat berpangkat lebih tinggi lazimnya memiliki posisi yang lebih senior. Namun, dalam mekanisme pemeriksaan internal, kewenangan dapat ditentukan oleh aturan khusus.

Aturan khusus dibutuhkan ketika pihak yang diperiksa memiliki pangkat tertinggi atau berada pada posisi yang membuat pola pemeriksaan biasa tidak dapat berjalan. Penunjukan pejabat lain dapat mencegah kekosongan prosedur.

Perubahan ini tidak menghapus hierarki komando. Perwira bintang dua atau bintang tiga yang memperoleh kewenangan pemeriksaan tidak otomatis menjadi atasan struktural jenderal bintang empat. Kewenangan tersebut hanya berlaku dalam perkara, forum, dan batas yang ditentukan.

Kewenangan komando berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi. Kewenangan pemeriksaan berkaitan dengan penilaian dugaan pelanggaran berdasarkan prosedur hukum atau ketentuan internal. Keduanya harus dibedakan.

Arti “Mengadili” dalam Peradilan Internal Polri

Istilah “mengadili” dalam pemberitaan perlu dibaca secara hati-hati. Dalam konteks internal Polri, istilah tersebut dapat merujuk pada pemeriksaan, persidangan, atau pengambilan keputusan dalam perkara disiplin dan kode etik.

Konteksnya dapat meliputi:

  1. Pelanggaran disiplin, yaitu dugaan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan, atau tata tertib kedinasan.
  2. Pelanggaran kode etik profesi, yaitu dugaan tindakan yang bertentangan dengan standar etika dan perilaku anggota Polri.
  3. Perkara pidana, yang diproses melalui sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana dan kewenangan lembaga penegak hukum serta pengadilan.

Perpol 4/2026 tidak boleh dipahami sebagai pengganti pengadilan pidana. Jika anggota Polri diduga melakukan tindak pidana, perkara tersebut tetap diproses berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana. Peradilan internal dapat memiliki hubungan tertentu dengan proses pidana, tetapi keduanya bukan forum yang sama.

Istilah yang lebih presisi ialah “menangani proses peradilan internal”, “memeriksa perkara etik”, atau “memeriksa dan memutus perkara internal”, sepanjang sesuai dengan isi aturan resmi.

Alasan Perubahan Kewenangan

Mencegah Kekosongan Proses

Perubahan kewenangan dapat memastikan pemeriksaan tetap berjalan ketika pejabat berpangkat tertinggi menjadi pihak terperiksa. Jika aturan hanya mengandalkan hierarki biasa, pemeriksaan dapat menghadapi hambatan struktural.

Peraturan khusus memberikan dasar penunjukan pejabat lain. Namun, alasan pasti penerbitan Perpol 4/2026 harus merujuk pada penjelasan resmi Polri, konsiderans, dan naskah peraturan. Motifnya tidak dapat dipastikan hanya dari judul pemberitaan.

Memperkuat Akuntabilitas Internal

Setiap anggota Polri, termasuk perwira tinggi, idealnya tetap berada dalam mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih kuat apabila didukung oleh:

  • Pemeriksa yang bebas dari konflik kepentingan.
  • Prosedur pemeriksaan yang jelas.
  • Penilaian bukti yang objektif.
  • Hak pembelaan bagi pihak terperiksa.
  • Keputusan yang memiliki alasan hukum.
  • Konsistensi dalam menjatuhkan sanksi.
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan.

Kualitas proses, bukti, hak pembelaan, dan pengawasan menentukan legitimasi hasil pemeriksaan, bukan hanya siapa yang memeriksa.

Menyesuaikan Prosedur dengan Organisasi Besar

Polri memiliki struktur berjenjang dan cakupan tugas yang luas. Perkara yang melibatkan pejabat berpangkat tinggi membutuhkan aturan mengenai pihak yang berwenang memeriksa, pembentukan majelis, dan pengambilan keputusan.

Setiap penunjukan perlu memiliki dasar hukum serta dokumentasi yang dapat diperiksa. Hal ini membantu mencegah keputusan yang dipengaruhi hubungan pribadi atau kepentingan tertentu.

Tahapan yang Perlu Dicermati

Penerimaan Laporan dan Pemeriksaan Awal

Proses dapat diawali laporan, pengaduan, temuan pemeriksaan, atau informasi mengenai dugaan pelanggaran. Pada tahap awal, pihak berwenang perlu menentukan identitas pihak terperiksa, perbuatan yang diduga melanggar, jenis pelanggaran, forum yang berwenang, kecukupan informasi awal, serta potensi konflik kepentingan.

Detail tahapan harus mengikuti Perpol 4/2026 dan aturan terkait. Informasi umum tidak menggantikan ketentuan teknis dalam naskah resmi.

Penunjukan Pejabat atau Majelis

Pangkat bintang dua atau bintang tiga saja tidak otomatis membuktikan adanya kewenangan. Hal yang perlu diperiksa meliputi:

  • Pangkat dan jabatan.
  • Penugasan tertulis.
  • Kompetensi.
  • Hubungan kedinasan dan komando.
  • Potensi konflik kepentingan.
  • Kesesuaian dengan forum pemeriksaan.

Jika pemeriksa memiliki kepentingan langsung atau hubungan tertentu dengan pihak terperiksa, ketentuan mengenai pengunduran diri atau penggantian pemeriksa perlu diterapkan apabila tersedia.

Pemeriksaan Bukti dan Keterangan

Pemeriksaan perlu memberi ruang untuk menilai dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti lain yang sah. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada perbedaan pangkat.

Pihak terperiksa juga perlu memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran dan kesempatan menyampaikan pembelaan. Hak tersebut penting agar pemeriksaan tidak berubah menjadi keputusan sepihak.

Pengambilan Keputusan

Keputusan harus dibuat berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan perlu dicatat bersama pertimbangan yang menjadi dasarnya.

Mekanisme keberatan, banding internal, evaluasi, pengawasan pelaksanaan keputusan, dan bentuk sanksi harus dipastikan melalui naskah resmi. Hal tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa dasar yang jelas.

Dampak terhadap Akuntabilitas Polri

Perpol 4/2026 dapat dipandang sebagai upaya memastikan pangkat tinggi tidak menjadi penghalang pemeriksaan internal. Kesetaraan berarti setiap pihak tunduk pada prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan bahwa semua perkara harus diproses secara identik.

Kepercayaan publik akan bergantung pada penerapan aturan dalam perkara nyata. Indikator yang dapat diamati meliputi kejelasan dasar kewenangan, independensi pemeriksa, konsistensi penanganan perkara, pemenuhan hak terperiksa, keterbukaan informasi yang wajar, kejelasan tindak lanjut putusan, dan pengawasan konflik kepentingan.

Perwira yang menangani perkara dapat memiliki hubungan komando atau hubungan kedinasan dengan pihak terperiksa. Karena itu, mekanisme penggantian pemeriksa, pengunduran diri, dan pengawasan tambahan penting untuk menjaga objektivitas.

Judul “jenderal bintang dua mengadili jenderal bintang empat” juga berisiko menyederhanakan substansi aturan. Publik perlu membedakan sidang etik, sidang disiplin, peradilan internal, dan pengadilan pidana umum karena keempatnya tidak selalu menunjuk pada proses yang sama.

Perbandingan dengan Uji Materi Ketentuan Penyadapan dalam KUHAP

Perkara lain yang diberitakan ialah permohonan uji materi terhadap ketentuan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut menyoroti ketiadaan mekanisme pengawasan yang dinilai dapat menjamin penyadapan dilakukan secara sah dan melindungi hak privasi warga. Sumber 3

Kedua isu tersebut sama-sama berkaitan dengan batas kewenangan dan mekanisme pengawasan, tetapi bukan perkara atau aturan yang sama. Perpol 4/2026 membahas kewenangan dalam proses internal Polri, sedangkan uji materi penyadapan membahas norma undang-undang dan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Hal yang Perlu Diperiksa

Pembaca perlu merujuk naskah resmi Perpol 4/2026, bukan hanya judul atau ringkasan pemberitaan. Bagian yang perlu dicari meliputi:

  • Pasal tentang kewenangan pemeriksa.
  • Komposisi majelis.
  • Batas pangkat dan jabatan.
  • Jenis perkara yang tercakup.
  • Tahapan pemeriksaan.
  • Hak pihak terperiksa.
  • Bentuk keputusan dan sanksi.
  • Mekanisme keberatan.
  • Pengawasan dan pelaksanaan keputusan.

Dampak nyata aturan baru hanya dapat dinilai melalui penerapannya dalam perkara konkret. Perhatian perlu diarahkan pada konsistensi penerapan, kejelasan penunjukan, independensi pemeriksa, dan potensi konflik kepentingan.

Kesimpulan

Perpol 4/2026 disebut membuka kemungkinan bagi perwira tinggi Polri berpangkat bintang dua dan bintang tiga untuk menangani perkara yang melibatkan jenderal bintang empat dalam konteks peradilan internal Polri. Sumber 1

Hal tersebut tidak berarti jenderal bintang dua memiliki kewenangan umum atas seluruh jenderal bintang empat. Kewenangan harus didasarkan pada aturan, penunjukan resmi, forum yang tepat, kompetensi, dan prosedur yang berlaku.

Perpol 4/2026 juga tidak dapat dipahami sebagai pengganti pengadilan pidana umum. Penilaiannya harus berdasarkan naskah resmi, pelaksanaan dalam perkara konkret, independensi pemeriksa, perlindungan hak pembelaan, dan kualitas pengawasan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa isi utama Perpol 4/2026?

Perpol 4/2026 disebut mengubah kewenangan dalam proses peradilan internal Polri sehingga perwira tinggi bintang dua dan bintang tiga dapat menangani perkara yang melibatkan jenderal bintang empat sesuai batas dan prosedur yang ditetapkan.

Apakah jenderal bintang dua memiliki kewenangan atas semua jenderal bintang empat?

Tidak. Harus ada dasar hukum, penunjukan resmi, forum yang tepat, dan prosedur yang sesuai.

Apakah Perpol 4/2026 berlaku untuk perkara pidana di pengadilan umum?

Belum tentu. Informasi yang tersedia mengarah pada perubahan kewenangan dalam peradilan internal Polri. Perkara pidana tetap diproses berdasarkan hukum pidana, hukum acara pidana, dan kewenangan pengadilan yang berlaku.

Apa perbedaan peradilan internal Polri dan pengadilan umum?

Peradilan internal Polri berkaitan dengan disiplin, kode etik, atau pertanggungjawaban internal anggota Polri. Pengadilan umum menangani perkara pidana atau perdata dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional.

Mengapa aturan ini penting bagi akuntabilitas Polri?

Aturan ini dapat memastikan tersedia mekanisme pemeriksaan ketika pihak terperiksa memiliki pangkat tertinggi. Efektivitasnya bergantung pada independensi pemeriksa, transparansi prosedur, hak pembelaan, dan konsistensi penerapan.

Apa yang harus diperiksa untuk memahami dampaknya?

Pembaca perlu melihat naskah resmi, pasal yang diubah, jenis perkara, komposisi pejabat berwenang, prosedur pemeriksaan, mekanisme keberatan, dan contoh penerapannya dalam perkara konkret.