Dinkes Papua dan UNICEF Tingkatkan Cakupan Imunisasi Anak

Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak yang menerima imunisasi, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Peningkatan cakupan imunisasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, serta mitra pembangunan. Di Papua, upaya tersebut harus menyesuaikan kondisi geografis, sosial, dan budaya yang beragam.

Jarak antarkampung, medan sulit, keterbatasan transportasi, serta perbedaan akses layanan kesehatan dapat menghambat imunisasi. Karena itu, ketersediaan vaksin perlu disertai pendataan sasaran, komunikasi yang membangun kepercayaan, dan tindak lanjut bagi anak yang belum terlayani.

Dinas Kesehatan Papua dan UNICEF mendorong pendekatan lintas sektor melalui penguatan imunisasi berbasis sekolah, komunikasi kesehatan, serta koordinasi daerah. Kolaborasi tersebut terlihat dalam advokasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Kota Sorong, penguatan komunikasi imunisasi di wilayah perbatasan, dan rapat koordinasi untuk mempercepat Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Distrik Manokwari Barat.

Peran Dinas Kesehatan Papua

Dinas Kesehatan berperan menyusun strategi imunisasi sesuai kebutuhan setiap daerah. Perencanaan perlu mempertimbangkan jumlah sasaran, karakter wilayah, ketersediaan fasilitas kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, serta hambatan yang dihadapi masyarakat.

Tanggung jawab utama Dinas Kesehatan meliputi:

menyusun kebijakan dan rencana imunisasi daerah;
mengoordinasikan puskesmas dan fasilitas kesehatan;
memastikan anak sasaran terdata;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan imunisasi;
memperkuat komunikasi dengan masyarakat; dan
memastikan anak yang belum terlayani memperoleh tindak lanjut.

Informasi mengenai jadwal, sasaran, jenis kegiatan, dan lokasi pelayanan perlu disampaikan secara jelas kepada puskesmas, sekolah, pemerintah distrik, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua. Pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di wilayah lain.

Dukungan UNICEF dalam Program Imunisasi

UNICEF mendukung pemerintah melalui advokasi, komunikasi, dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan ini melengkapi, bukan menggantikan, tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan.

Salah satu contoh kolaborasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong bersama UNICEF melalui advokasi kepada sekolah dasar untuk mengoptimalkan pelaksanaan BIAS (Sumber 1). Advokasi membantu menyamakan pemahaman tentang tujuan imunisasi, sasaran kegiatan, pembagian peran, dan pentingnya dukungan orang tua.

BIAS Menjangkau Anak Usia Sekolah

BIAS merupakan kegiatan imunisasi bagi anak usia sekolah melalui satuan pendidikan. Sekolah menjadi titik penting karena anak dapat dijangkau dalam satu lokasi secara lebih terstruktur.

Petugas kesehatan dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mendata sasaran, menyusun jadwal, menyiapkan alur pelayanan, dan mencatat anak yang belum hadir. Sekolah membantu menyampaikan informasi kepada orang tua, tetapi pemberian imunisasi tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur.

Peran sekolah mencakup:

menyampaikan jadwal imunisasi;
membantu pendataan peserta didik;
menjelaskan manfaat kegiatan;
menyiapkan lokasi pelayanan;
mengatur alur peserta didik;
mencatat anak yang tidak hadir; dan
menyampaikan daftar anak yang memerlukan tindak lanjut.

Orang tua perlu menerima informasi mengenai jenis kegiatan, waktu, lokasi, manfaat imunisasi, kemungkinan reaksi setelah imunisasi, dan saluran konsultasi. Pertanyaan mengenai kondisi kesehatan atau riwayat imunisasi anak harus dijawab oleh tenaga kesehatan.

Komunikasi Imunisasi Membangun Kepercayaan

Ketersediaan vaksin tidak otomatis membuat semua anak menerima imunisasi. Keluarga mungkin belum mengetahui jadwal layanan, menghadapi kendala perjalanan, atau memiliki kekhawatiran mengenai keamanan vaksin.

Dinas Kesehatan Papua menekankan pentingnya komunikasi imunisasi, terutama di wilayah perbatasan (Sumber 7). Komunikasi perlu menyesuaikan bahasa, kebiasaan, saluran informasi, dan tokoh yang dipercaya masyarakat.

Pendekatan yang dapat dilakukan meliputi:

menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat;
melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
menyesuaikan pesan dengan konteks budaya;
memanfaatkan sekolah, posyandu, puskesmas, dan komunitas;
membuka ruang dialog; dan
mengarahkan pertanyaan medis kepada tenaga kesehatan.

Pesan dari Dinas Kesehatan, puskesmas, sekolah, UNICEF, dan tokoh lokal perlu konsisten. Edukasi dan dialog lebih efektif untuk membangun kepercayaan daripada tekanan, ancaman, atau penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Koordinasi Lintas Sektor Mempercepat PIN Polio

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar kegiatan imunisasi memiliki sasaran, jadwal, lokasi, pembagian tugas, dan mekanisme pemantauan yang jelas. Distrik Manokwari Barat menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat capaian PIN Polio dengan melibatkan berbagai pihak (Sumber 9).

Pihak yang dapat terlibat meliputi Dinas Kesehatan, pemerintah distrik, puskesmas, sekolah, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, UNICEF, dan orang tua.

Pembagian perannya sebagai berikut:

Dinas Kesehatan: menyiapkan kebijakan, koordinasi, tenaga, vaksin, pemantauan, dan evaluasi.
Puskesmas: melaksanakan pelayanan, pendataan, edukasi, pencatatan, dan pelaporan.
Pemerintah distrik: menggerakkan perangkat wilayah dan masyarakat.
Sekolah: menyampaikan informasi, membantu pendataan, dan memfasilitasi BIAS.
Tokoh lokal: membangun penerimaan dan kepercayaan warga.
UNICEF: mendukung advokasi, komunikasi, dan kolaborasi program.
Orang tua: memastikan anak hadir dan menyampaikan informasi kesehatan anak kepada petugas.

Pendataan Anak Menjadi Dasar Intervensi

Data yang akurat membantu petugas mengetahui anak yang sudah dan belum menerima imunisasi. Data perlu mencakup jumlah sasaran, status imunisasi, lokasi tempat tinggal, anak yang belum terjangkau, dan anak yang memerlukan imunisasi lanjutan.

Sinkronisasi data antara sekolah, puskesmas, dan pemerintah daerah dapat mengurangi risiko anak terlewat. Pendataan juga perlu mencakup anak yang tidak bersekolah, berpindah tempat tinggal, atau tinggal di wilayah sulit dijangkau.

Tantangan di Papua

Jarak antarkampung, medan sulit, cuaca, keterbatasan transportasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan dapat memengaruhi pelayanan imunisasi. Strategi perlu disesuaikan dengan karakter setiap wilayah. Sekolah dapat menjadi titik layanan di satu daerah, sedangkan posyandu, kampung, puskesmas, atau penjangkauan aktif mungkin lebih sesuai di daerah lain.

Kelompok yang berisiko tidak terjangkau meliputi:

anak di wilayah terpencil;
anak yang berpindah tempat tinggal;
anak yang tidak bersekolah;
anak yang belum tercatat dalam data layanan; dan
anak yang tidak hadir saat kegiatan berlangsung.

Keraguan masyarakat perlu dijawab melalui edukasi, dialog, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Sekolah merupakan jalur penting, tetapi bukan satu-satunya jalur pelayanan.

Langkah Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua perlu memeriksa buku atau catatan imunisasi anak. Jika catatan tidak lengkap, orang tua dapat berkonsultasi dengan puskesmas atau tenaga kesehatan untuk memeriksa status imunisasi dan menentukan layanan berikutnya.

Orang tua juga perlu:

mengikuti informasi resmi dari sekolah;
menanyakan jadwal kepada puskesmas;
menyampaikan riwayat imunisasi anak;
memastikan anak hadir sesuai jadwal;
membawa dokumen yang diperlukan; dan
berkonsultasi jika muncul reaksi atau kekhawatiran.

Masyarakat dapat membantu dengan menyebarkan informasi resmi dan tidak meneruskan kabar yang belum terverifikasi. Dukungan warga membantu petugas menjangkau keluarga yang belum memperoleh informasi.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program perlu dinilai melalui data resmi dan pemantauan berkelanjutan. Indikator yang dapat digunakan meliputi:

jumlah anak yang menerima imunisasi;
persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan;
jumlah anak yang perlu ditindaklanjuti;
ketepatan dan kelengkapan pelaporan;
keterlibatan lintas sektor;
tingkat pemahaman masyarakat; dan
jumlah layanan susulan yang terlaksana.

Evaluasi tidak cukup didasarkan pada jumlah kegiatan. Pihak terkait perlu memastikan anak yang tidak hadir telah ditelusuri, layanan susulan dijadwalkan, data diperbarui, dan keluarga memahami langkah berikutnya.

Kesimpulan

Peningkatan cakupan imunisasi anak di Papua membutuhkan gerakan bersama. Pemerintah menyediakan kebijakan dan koordinasi, puskesmas melaksanakan pelayanan, sekolah membantu menjangkau anak usia sekolah, pemerintah distrik menggerakkan masyarakat, tokoh lokal membangun kepercayaan, dan orang tua memastikan anak mengikuti layanan.

Advokasi BIAS di Kota Sorong menunjukkan pentingnya keterlibatan sekolah. Penguatan komunikasi di wilayah perbatasan menegaskan bahwa ketersediaan vaksin perlu disertai pemahaman masyarakat. Koordinasi PIN Polio di Manokwari Barat memperlihatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas.

Tiga kunci utama peningkatan cakupan imunisasi adalah layanan yang mudah dijangkau, komunikasi yang jelas, dan koordinasi lintas sektor dengan tugas terukur.

Pertanyaan Umum

Apa peran UNICEF dalam peningkatan imunisasi anak di Papua?

UNICEF mendukung program melalui advokasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan.

Mengapa sekolah penting dalam pelaksanaan imunisasi?

Sekolah membantu menjangkau anak usia sekolah dalam satu lokasi, mendukung pendataan, menyampaikan informasi kepada orang tua, dan mengatur kegiatan bersama tenaga kesehatan.

Apa yang dimaksud dengan BIAS?

BIAS adalah Bulan Imunisasi Anak Sekolah, yaitu kegiatan imunisasi bagi anak usia sekolah melalui satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai ketentuan.