Mengapa Malaysia Kini Menolak Rohingya?

Perubahan sikap Malaysia terhadap Rohingya terlihat seperti pembalikan total. Pada awal krisis, masyarakat Malaysia menggalang bantuan, mengecam kekerasan di Myanmar, dan memandang Rohingya sebagai persoalan kemanusiaan serta solidaritas sesama Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, seruan untuk menutup perbatasan, membatasi kedatangan, bahkan memulangkan Rohingya semakin sering terdengar.

Perubahan ini tidak berlangsung seragam. Pemerintah, organisasi kemanusiaan, masyarakat lokal, pengguna media sosial, dan kelompok penolak pengungsi dapat memiliki pandangan berbeda. Sebagian warga tetap mendukung perlindungan Rohingya, tetapi menginginkan pengelolaan migrasi yang lebih tertib. Sebagian lainnya menolak kedatangan baru karena khawatir terhadap pekerjaan, keamanan, layanan publik, dan biaya hidup.

Siapa Rohingya dan Mengapa Mereka Datang ke Malaysia?

Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan secara historis tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Banyak dari mereka mengalami diskriminasi, pembatasan hak, kekerasan, serta kesulitan memperoleh kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 sering disebut sebagai salah satu faktor yang memperkuat status tanpa kewarganegaraan bagi sebagian besar Rohingya. Sumber 1

Kekerasan besar pada 2017 mendorong lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Mereka terutama tinggal di Cox’s Bazar, salah satu kompleks pengungsian terbesar di dunia. Kepadatan kamp, keterbatasan pekerjaan, ancaman kebakaran, penyakit, banjir, dan kekerasan mendorong sebagian orang mencari perlindungan di negara lain. Sumber 2

Malaysia menjadi salah satu tujuan karena lokasinya relatif dekat dengan jalur pelayaran dari Teluk Benggala, adanya komunitas Rohingya yang telah lebih dahulu menetap, serta peluang kerja informal. Kedekatan agama juga membentuk anggapan bahwa Malaysia lebih aman bagi Muslim Rohingya dibandingkan sejumlah negara lain.

Status Rohingya di Malaysia

Malaysia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967. Negara ini juga belum memiliki undang-undang nasional yang secara menyeluruh mengatur status pengungsi dan pencari suaka.

UNHCR berperan dalam pendaftaran, penentuan status, dan perlindungan pengungsi. Namun, kartu UNHCR bukan izin tinggal atau izin kerja yang diterbitkan pemerintah Malaysia. Kartu tersebut juga tidak sepenuhnya melindungi pemegangnya dari penahanan berdasarkan aturan imigrasi. Sumber 3

Ketidakjelasan status hukum menyulitkan Rohingya memperoleh pekerjaan formal, pendidikan negeri, dan layanan kesehatan. Banyak yang bergantung pada sektor informal sehingga rentan terhadap eksploitasi, penahanan dokumen, upah rendah, dan perdagangan manusia.

Ketika Malaysia Menunjukkan Solidaritas

Malaysia pernah menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang paling vokal mengecam perlakuan terhadap Rohingya. Pemerintah mengkritik Myanmar, mendorong perhatian ASEAN, dan mendukung bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Dukungan juga datang dari organisasi masyarakat sipil, kelompok keagamaan, lembaga zakat, dan sukarelawan. Penggalangan dana, bantuan makanan, layanan kesehatan, serta program pendidikan menjadi bentuk solidaritas yang penting.

Namun, dukungan kemanusiaan tidak selalu berarti kesiapan menerima semua pendatang secara permanen. Seseorang dapat mendukung keselamatan Rohingya di Myanmar atau Bangladesh, tetapi belum tentu menyetujui kedatangan baru tanpa batas ke Malaysia. Karena itu, solidaritas kemanusiaan dan penolakan terhadap kebijakan migrasi dapat muncul secara bersamaan.

Kesamaan agama memperkuat empati masyarakat Malaysia. Akan tetapi, solidaritas agama tidak otomatis menghasilkan kebijakan integrasi jangka panjang. Integrasi membutuhkan izin kerja, pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, pengawasan hukum, dan penerimaan sosial. Ketika krisis berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi, sebagian masyarakat mengalami kelelahan dan mulai memandang Rohingya sebagai bagian dari persoalan sosial di lingkungan mereka.

Mengapa Penolakan terhadap Rohingya Meningkat?

Tekanan Ekonomi dan Persaingan Kerja

Sebagian warga Malaysia menilai pekerja asing dan pengungsi bersaing memperebutkan pekerjaan berupah rendah, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, jasa, pertanian, dan pekerjaan informal. Inflasi, kenaikan biaya perumahan, ketidakpastian pendapatan, serta persaingan kerja membuat masyarakat lebih sensitif terhadap kedatangan pendatang.

Namun, persepsi publik perlu dibedakan dari data ekonomi. Rohingya umumnya bekerja di sektor informal dan tidak memiliki akses yang sama terhadap pasar kerja formal. Dampak keberadaan mereka perlu dinilai berdasarkan penelitian, bukan dugaan atau unggahan media sosial.

Kekhawatiran terhadap Layanan Publik

Sebagian masyarakat khawatir pengungsi menambah beban sekolah, rumah sakit, perumahan, dan bantuan sosial. Kekhawatiran ini lebih kuat di wilayah yang memiliki konsentrasi pendatang tinggi atau fasilitas publik yang terbatas.

Anak-anak Rohingya tidak selalu dapat bersekolah di sekolah umum dan sering bergantung pada pusat belajar yang dikelola organisasi masyarakat sipil. Akses kesehatan juga terhambat biaya dan status hukum. Masalah utamanya bukan hanya jumlah pengungsi, melainkan tidak adanya pembiayaan dan tata kelola yang jelas.

Isu Keamanan dan Kriminalitas

Kasus yang melibatkan individu Rohingya dapat membentuk persepsi terhadap seluruh komunitas. Video penangkapan atau perkelahian sering menyebar tanpa informasi tentang lokasi, waktu, dan hasil penyelidikan.

Tindakan individu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh Rohingya memiliki kecenderungan kriminal. Klaim mengenai peningkatan kejahatan harus didukung data kepolisian dan putusan pengadilan. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi harus berdasarkan perilaku dan bukti, bukan identitas etnis.

Kepadatan Permukiman dan Konflik Sosial

Hambatan bahasa, perbedaan norma, keterbatasan dokumen, kemiskinan, dan kurangnya komunikasi dapat memperbesar konflik di kawasan padat. Masalah kebersihan, kebisingan, lalu lintas, atau perselisihan antarwarga dapat membuat sebagian warga lokal menganggap seluruh komunitas sebagai sumber gangguan.

Solusinya membutuhkan pengelolaan lingkungan, mediasi, akses layanan dasar, dan komunikasi publik. Penolakan terhadap satu kelompok tidak menyelesaikan persoalan kepadatan atau kemiskinan.

Peran Media Sosial dan Politik Identitas

Media sosial mempercepat penyebaran informasi tentang Rohingya, tetapi tidak selalu meningkatkan pemahaman. Video lama dapat dibagikan sebagai peristiwa baru, sedangkan rekaman dari negara lain dapat diklaim terjadi di Malaysia. Pengguna perlu memeriksa tanggal, lokasi, sumber asli, dan laporan media yang memiliki standar verifikasi.

Opini publik juga tidak dapat diukur hanya dari komentar media sosial. Pengguna yang marah lebih cenderung menulis dan membagikan konten, sehingga komentar daring belum tentu mewakili seluruh penduduk Malaysia.

Isu pengungsi dapat digunakan untuk membangun narasi bahwa pendatang mengancam identitas nasional, pekerjaan, agama, atau keamanan. Kritik terhadap kebijakan migrasi tetap sah, tetapi berbeda dari kebencian terhadap etnis atau agama tertentu. Bahasa yang merendahkan dapat mendorong diskriminasi di tempat kerja, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan ruang publik.

Kebijakan Malaysia terhadap Rohingya

Pemerintah Malaysia harus menyeimbangkan perlindungan kemanusiaan, keamanan perbatasan, kepentingan warga negara, hubungan dengan Myanmar, kerja sama ASEAN, dan tekanan politik domestik. Dukungan kemanusiaan dapat menguat saat terjadi krisis di Myanmar, sedangkan tekanan untuk membatasi kedatangan dapat meningkat ketika ekonomi memburuk atau muncul konflik lokal.

Pengawasan perbatasan diperlukan untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia. Namun, penahanan berkepanjangan, pemisahan keluarga, dan pemulangan ke wilayah yang belum aman dapat memperburuk kerentanan. Prinsip non-refoulement melarang pengembalian seseorang ke tempat yang berisiko menimbulkan penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatannya. Sumber 4

Pernyataan untuk menutup perbatasan tidak selalu berarti pemerintah ingin mengusir semua Rohingya yang telah tinggal di Malaysia. Beberapa tindakan perlu dibedakan, yaitu pencegahan kedatangan baru, penindakan pelanggaran imigrasi, pemulangan sukarela, pemindahan ke negara ketiga, dan pemulangan paksa. Setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang berbeda.

Komunitas Rohingya juga tidak homogen. Di dalamnya terdapat pengungsi terdaftar, pencari suaka, pendatang tanpa dokumen, pekerja informal, anak-anak, dan keluarga. Kebijakan yang sama untuk semua orang dapat menghasilkan ketidakadilan.

Dampak Penolakan terhadap Komunitas Rohingya

Status hukum yang tidak jelas membuat Rohingya rentan terhadap eksploitasi, upah rendah, jam kerja panjang, kekerasan, dan kehilangan dokumen. Larangan bekerja secara formal juga mendorong sebagian orang masuk ke pasar kerja gelap.

Anak-anak menghadapi risiko putus sekolah dan pekerja anak. Pusat belajar komunitas membantu menyediakan pendidikan dasar, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak selalu menghasilkan pengakuan akademik yang setara dengan sekolah formal. Sumber 5

Penolakan publik dapat memperbesar segregasi. Warga lokal dan Rohingya semakin jarang berinteraksi secara positif, sementara rumor berkembang tanpa koreksi. Komunikasi lingkungan, mediasi, pendidikan publik, dan kegiatan bersama dapat mengurangi konflik.

Jalan Keluar

Malaysia membutuhkan mekanisme yang lebih jelas untuk registrasi, identifikasi, perlindungan anak, akses kesehatan, pendidikan, izin kerja terbatas, dan penanganan pelanggaran hukum. Status yang jelas membantu pemerintah mengetahui jumlah serta lokasi pengungsi dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi informal.

Malaysia juga tidak dapat menyelesaikan krisis Rohingya sendirian. ASEAN perlu memperkuat pembagian tanggung jawab, bantuan lintas negara, pencegahan perdagangan manusia, diplomasi terhadap Myanmar, dan pencarian solusi jangka panjang.

Pemerintah perlu menerbitkan data yang dapat diperiksa mengenai jumlah pengungsi, status hukum, lokasi komunitas, kebutuhan layanan, dan kasus kriminal yang telah terbukti. Media juga perlu memeriksa konteks sebelum menyebut identitas etnis seseorang.

Perlindungan pengungsi tidak berarti membiarkan kejahatan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi hukuman kolektif terhadap kelompok etnis. Kasus pidana harus diproses berdasarkan bukti, sedangkan orang yang membutuhkan perlindungan harus memperoleh akses terhadap prosedur yang adil.

Kesimpulan

Perubahan sikap Malaysia terhadap Rohingya dipengaruhi banyak faktor: tekanan ekonomi, biaya hidup, kekhawatiran terhadap layanan publik, isu keamanan, kepadatan permukiman, politik identitas, informasi menyesatkan, dan ketiadaan kerangka hukum pengungsi yang kuat.

Dukungan kemanusiaan dan tuntutan pengelolaan migrasi dapat hadir bersamaan. Warga Malaysia dapat menolak kedatangan baru tanpa menginginkan kekerasan terhadap Rohingya. Pemerintah dapat memperketat perbatasan sambil tetap menghormati prinsip perlindungan.

Solusi berkelanjutan membutuhkan kebijakan tegas, transparan, manusiawi, dan berbasis data. Malaysia memerlukan kerja sama regional, status hukum yang lebih jelas, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa Malaysia dahulu mendukung Rohingya?

Dukungan muncul karena alasan kemanusiaan, kedekatan agama, tekanan diplomatik terhadap Myanmar, dan solidaritas masyarakat sipil terhadap korban kekerasan.

Mengapa sebagian masyarakat Malaysia kini menolak Rohingya?

Penolakan dipengaruhi kekhawatiran mengenai pekerjaan, biaya hidup, layanan publik, keamanan, kepadatan permukiman, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Apakah Malaysia wajib menerima semua pengungsi Rohingya?

Malaysia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak memiliki kewajiban berdasarkan konvensi tersebut untuk menerima semua pengungsi. Namun, Malaysia tetap perlu menghormati hak asasi manusia dan tidak memulangkan seseorang ke tempat yang membahayakan keselamatannya.

Apakah semua Rohingya di Malaysia melakukan tindak kriminal?

Tidak. Tindakan individu tidak dapat digunakan untuk menilai seluruh komunitas. Klaim kriminalitas harus didukung data resmi dan proses hukum.

Apa risiko pemulangan paksa?

Pemulangan paksa dapat membahayakan Rohingya jika wilayah tujuan masih mengalami konflik, diskriminasi, atau tidak mampu menjamin keselamatan. Proses tersebut harus memperhatikan prinsip non-refoulement.

Apa solusi yang dapat dilakukan Malaysia?

Malaysia dapat memperjelas status pengungsi, memperkuat pengawasan perbatasan, menyediakan akses terbatas terhadap pekerjaan dan pendidikan, menindak perdagangan manusia, meningkatkan transparansi data, serta mendorong pembagian tanggung jawab melalui kerja sama regional.