Status Perkara Genosida Rohingya di ICJ

Pendahuluan

Krisis Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia dalam beberapa dekade terakhir. Etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Islam dan banyak tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, menghadapi diskriminasi, pembatasan kewarganegaraan, kekerasan, serta pengusiran massal.

Sejak operasi militer Myanmar pada 2017, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Mereka bergabung dengan pengungsi yang lebih dahulu meninggalkan Myanmar akibat kekerasan dan konflik. Banyak di antara mereka kini tinggal di kamp-kamp padat di Cox’s Bazar.

Perkara mengenai dugaan genosida Rohingya diajukan Gambia ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

Namun, istilah “Myanmar dinyatakan bersalah atas genosida Rohingya” perlu digunakan secara hati-hati. ICJ telah memerintahkan tindakan sementara yang mewajibkan Myanmar mencegah tindakan dalam cakupan Konvensi Genosida dan menjaga bukti. Perintah tersebut bukan putusan akhir yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida.

Siapa Rohingya dan Mengapa Mereka Mengalami Persekusi?

Rohingya merupakan kelompok etnis yang secara historis tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sebagian besar beragama Islam, sedangkan komunitas Rakhine yang mayoritas beragama Buddha memiliki identitas sejarah dan politik yang berbeda.

Pemerintah Myanmar secara luas menolak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis resmi negara. Banyak pejabat dan kelompok nasionalis menyebut mereka sebagai “imigran ilegal” dari Bangladesh, meskipun banyak keluarga Rohingya telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 mempersempit akses kewarganegaraan bagi kelompok yang tidak termasuk dalam daftar etnis resmi. Akibatnya, sebagian besar Rohingya menjadi tanpa kewarganegaraan atau tidak memiliki status hukum yang aman.

Kondisi tersebut membatasi kebebasan bergerak, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, kepemilikan tanah, pendaftaran kelahiran, dokumen identitas, dan akses terhadap layanan publik. Ketiadaan kewarganegaraan tidak dengan sendirinya membuktikan genosida, tetapi menciptakan kerentanan struktural yang memudahkan diskriminasi dan kekerasan berlangsung dalam jangka panjang.

Kekerasan terhadap Rohingya telah terjadi dalam beberapa gelombang, antara lain pada 1978, 1991–1992, 2012, 2016, dan 2017. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan nasionalisme etnis, politik kewarganegaraan, dominasi militer, konflik bersenjata, perebutan tanah, dan lemahnya akuntabilitas aparat keamanan.

Kronologi Krisis Rohingya

Operasi militer pada 2017

Pada 25 Agustus 2017, kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Penyelamat Rohingya Arakan menyerang sejumlah pos keamanan Myanmar. Pemerintah Myanmar menyatakan serangan tersebut sebagai alasan untuk melancarkan operasi keamanan besar-besaran.

Operasi dilakukan oleh militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, bersama unsur keamanan dan kelompok lokal pendukungnya. Berbagai laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik independen mendokumentasikan dugaan pembunuhan warga sipil, pembakaran desa, pemerkosaan, kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penjarahan, dan pengusiran penduduk.

Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pola operasi tersebut dapat menunjukkan adanya tindakan dengan maksud genosida. Myanmar membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa operasi ditujukan kepada kelompok bersenjata, bukan penduduk sipil secara umum.

Eksodus ke Bangladesh

Operasi 2017 menyebabkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan. Jika digabungkan dengan pengungsi yang telah tiba sebelumnya, jumlah populasi Rohingya di Bangladesh mencapai sekitar 1,3 juta menurut sejumlah laporan.

Kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar menghadapi kepadatan tinggi, risiko kebakaran, banjir, penyakit, kekurangan pangan, dan keterbatasan pendidikan. Banyak keluarga bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Pemulangan menghadapi hambatan serius. Sebagian pengungsi tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Rumah dan tanah mereka mungkin telah dihancurkan, ditinggalkan, atau dikuasai pihak lain. Keamanan di Rakhine juga belum memadai karena konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik Myanmar.

Perkara Genosida di ICJ

Pengajuan perkara oleh Gambia

Pada November 2019, Gambia mengajukan perkara terhadap Myanmar berdasarkan Konvensi Genosida. Gambia menyatakan bahwa Myanmar melakukan dan gagal mencegah tindakan yang termasuk dalam cakupan konvensi tersebut.

Gambia bukan negara asal mayoritas korban Rohingya. Namun, Konvensi Genosida menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh negara pihak. Dalam kondisi tertentu, negara pihak dapat menuntut kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Perkara ICJ berbeda dari proses pidana terhadap individu. ICJ menilai apakah Myanmar sebagai negara melanggar kewajiban internasional. Pengadilan ini tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada komandan militer atau pejabat tertentu.

Unsur genosida

Konvensi Genosida mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Unsur pentingnya meliputi:

  1. Adanya kelompok yang dilindungi.
  2. Adanya tindakan yang termasuk dalam definisi genosida.
  3. Adanya niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut, seluruhnya atau sebagian.

Tindakan yang dapat termasuk genosida antara lain pembunuhan anggota kelompok, penyebab luka fisik atau mental serius, penciptaan kondisi hidup yang dirancang untuk menghancurkan kelompok, tindakan untuk mencegah kelahiran, serta pemindahan paksa anak-anak.

Genosida berbeda dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Satu peristiwa dapat memuat beberapa kategori kejahatan, tetapi setiap kategori memiliki unsur hukum berbeda. Genosida memerlukan pembuktian atas niat khusus sehingga standar pembuktiannya sangat ketat.

Apa yang Diputuskan ICJ?

Tindakan sementara

Pada 23 Januari 2020, ICJ memerintahkan tindakan sementara untuk melindungi Rohingya dari kerugian yang tidak dapat diperbaiki selama perkara berlangsung. Perintah tersebut mengikat Myanmar.

ICJ memerintahkan Myanmar untuk:

  • Mencegah tindakan yang termasuk dalam cakupan Konvensi Genosida.
  • Mencegah pembunuhan anggota kelompok Rohingya.
  • Mencegah penyebab luka fisik atau mental serius.
  • Mencegah penciptaan kondisi hidup yang dapat menghancurkan Rohingya.
  • Mencegah penghancuran bukti terkait dugaan pelanggaran.
  • Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perintah kepada ICJ.

Pada 2022, ICJ menyatakan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara yang diajukan Gambia dan menyatakan perkara tersebut dapat diterima. Keputusan mengenai yurisdiksi bukan putusan akhir tentang apakah Myanmar melakukan genosida.

Perbedaan tindakan sementara dan putusan akhir

AspekTindakan sementaraPutusan akhir
TujuanMencegah kerugian selama proses berlangsungMenentukan tanggung jawab berdasarkan pemeriksaan perkara
WaktuDapat dikeluarkan pada tahap awalDikeluarkan setelah pemeriksaan perkara selesai
StatusMengikat secara hukum, tetapi bukan penentuan akhirMenetapkan kesimpulan akhir ICJ
IsiPerintah perlindungan dan pelestarian buktiPenilaian atas pelanggaran dan konsekuensi hukum

Dengan demikian, judul berita yang menyatakan “Myanmar dinyatakan bersalah” belum tentu menggambarkan status hukum secara tepat. Pembaca perlu memeriksa dokumen resmi perkara nomor 178 di situs ICJ: Situs resmi ICJ.

Bukti dan Dugaan Pelanggaran

Laporan internasional mendokumentasikan dugaan pembunuhan warga sipil, pembakaran permukiman, pemerkosaan, kekerasan seksual, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi. Pola serangan yang berulang dan terkoordinasi menyebabkan penduduk meninggalkan rumah secara massal.

Angka korban harus disampaikan dengan atribusi dan tanggal yang jelas. Konflik, akses terbatas ke Rakhine, dan kesulitan memverifikasi identitas korban membuat penghitungan tidak selalu seragam.

Pemindahan massal tidak otomatis membuktikan genosida. Namun, pemindahan dapat menjadi bagian dari pola tindakan yang harus dinilai bersama pembunuhan, kekerasan, kondisi hidup, dan bukti mengenai niat khusus.

Peliputan kekerasan seksual harus melindungi identitas korban, menghindari perincian yang tidak perlu, dan tidak menyalahkan korban. Kesaksian perlu dipahami dalam konteks trauma, ancaman, serta keterbatasan akses terhadap bantuan.

Tanggapan Myanmar dan Perdebatan Internasional

Myanmar membantah tuduhan genosida. Pemerintahnya menyatakan operasi militer merupakan respons terhadap serangan kelompok bersenjata dan bahwa pelanggaran individual, jika terjadi, harus ditangani melalui mekanisme domestik.

Klaim tersebut merupakan bagian dari argumen Myanmar dalam proses ICJ, bukan fakta yang telah diterima secara final oleh pengadilan. ICJ harus menilai bukti dan argumen kedua pihak melalui proses hukum.

Krisis Rohingya juga berkaitan dengan dominasi militer dalam politik Myanmar, lemahnya lembaga sipil, impunitas, dan konflik bersenjata yang lebih luas. Pergantian pemerintahan atau perubahan struktur politik tidak otomatis menyelesaikan persoalan kewarganegaraan dan keamanan Rohingya.

Dampak Proses ICJ

Bagi Rohingya, proses ICJ memberi pengakuan internasional terhadap seriusnya tuduhan yang dihadapi. Tindakan sementara juga memperkuat tuntutan agar Myanmar mencegah kekerasan dan melestarikan bukti. Namun, proses hukum berjalan lama, sementara korban tetap menghadapi kehidupan sulit di kamp pengungsian.

Bagi Myanmar, perkara ini meningkatkan tekanan diplomatik dan reputasi internasional. ICJ tidak memiliki kepolisian sendiri sehingga pelaksanaan perintah bergantung pada kepatuhan negara, tekanan diplomatik, dan mekanisme internasional yang tersedia.

Bagi Bangladesh, kedatangan pengungsi dalam jumlah besar menciptakan beban besar. Negara tersebut membutuhkan dukungan internasional untuk membiayai pangan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, keamanan, dan perlindungan.

Apakah Rohingya Dapat Dipulangkan?

Pemulangan hanya layak dilakukan jika aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan. Syaratnya meliputi:

  • Jaminan keamanan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Penyelesaian status kewarganegaraan.
  • Akses terhadap rumah dan tanah.
  • Pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan bantuan hukum.
  • Pemantauan independen.
  • Konsultasi langsung dengan pengungsi Rohingya.
  • Mekanisme pengaduan dan akuntabilitas.

Pemulangan masih sulit karena konflik dan ketidakstabilan politik di Myanmar. Banyak rumah hancur atau tidak lagi dapat diakses. Kepercayaan terhadap aparat keamanan sangat rendah, sedangkan status kewarganegaraan belum terselesaikan.

Pemulangan tanpa jaminan tersebut dapat membuat pengungsi kembali menghadapi diskriminasi, penahanan, pembatasan gerak, atau kekerasan.

Langkah Selanjutnya

ICJ melanjutkan pemeriksaan dokumen, bukti, dan argumen para pihak sesuai tahapan perkara. Myanmar wajib mematuhi tindakan sementara yang telah ditetapkan. Negara lain dan organisasi internasional perlu memantau pelaksanaannya.

Bukti dugaan kejahatan harus dilestarikan. Kesaksian korban, citra satelit, dokumen administratif, rekaman komunikasi, dan data lokasi perlu disimpan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan kemanusiaan bagi pengungsi juga harus tetap berjalan. Proses hukum tidak boleh menggantikan kebutuhan mendesak berupa pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Kesimpulan

Krisis Rohingya merupakan persoalan kemanusiaan, politik, dan hukum internasional. Myanmar menghadapi tuduhan serius mengenai genosida, sementara ICJ memeriksa tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi Genosida.

Pernyataan bahwa “Myanmar dinyatakan bersalah” harus disesuaikan dengan status hukum terbaru. Tindakan sementara ICJ bukan putusan akhir mengenai apakah Myanmar terbukti melakukan genosida. Pembaca perlu merujuk dokumen resmi ICJ dan sumber internasional tepercaya sebelum menarik kesimpulan.

Penyelesaian krisis membutuhkan lebih dari proses pengadilan. Rohingya memerlukan perlindungan, kewarganegaraan, pemulihan hak, pemulangan yang aman, serta akuntabilitas terhadap pelaku. Bangladesh juga memerlukan dukungan internasional untuk menanggung beban kemanusiaan pengungsi.

FAQ

Apakah ICJ sudah menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap Rohingya?

ICJ telah memerintahkan tindakan sementara dan melanjutkan pemeriksaan perkara yang diajukan Gambia. Tindakan sementara tidak sama dengan putusan akhir. Status akhir harus diperiksa melalui pembaruan resmi ICJ.

Apa perbedaan ICJ dan Pengadilan Kriminal Internasional?

ICJ menangani sengketa dan tanggung jawab antarnegara. Pengadilan Kriminal Internasional menangani pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional tertentu.

Apa yang dimaksud dengan genosida?

Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama yang dilindungi.

Mengapa Rohingya melarikan diri ke Bangladesh?

Rohingya melarikan diri karena operasi militer, pembunuhan, pembakaran desa, kekerasan seksual, penyiksaan, pengusiran, dan ancaman terhadap keselamatan.

Apakah Rohingya bisa segera kembali ke Myanmar?

Pemulangan hanya layak dilakukan jika aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan. Keamanan, kewarganegaraan, hak atas tanah, serta akses layanan dasar harus dijamin.

Mengapa proses ICJ penting bagi Rohingya?

Proses ICJ dapat memperkuat pengakuan internasional, menetapkan kewajiban Myanmar, mendorong pelestarian bukti, serta memperkuat tuntutan perlindungan dan akuntabilitas bagi korban.