UU Perampasan Aset Dikritik PUKAT UGM sebagai “Pepesan Kosong”
Pengesahan UU Perampasan Aset menumbuhkan harapan baru dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana bermotif ekonomi. Aturan ini diharapkan menjadi dasar untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan kejahatan, memulihkan kerugian negara, serta menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku.
Namun, pengesahan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) menilai substansi aturan itu belum memenuhi harapan. Dalam sejumlah pemberitaan, PUKAT UGM menyebut UU Perampasan Aset sebagai “pepesan kosong” dan “macan ompong” karena dianggap belum memiliki daya kerja yang memadai.
Kritik tersebut tidak berarti undang-undang sama sekali tidak berguna. Persoalan utamanya adalah apakah norma yang disahkan mampu memudahkan penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.
Apa Itu UU Perampasan Aset?
Perampasan aset merupakan tindakan mengambil alih harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana melalui prosedur hukum. Aset tersebut dapat berupa harta yang diduga diperoleh dari kejahatan, digunakan untuk melakukan kejahatan, atau memiliki hubungan tertentu dengan tindak pidana.
Perampasan berbeda dari penyitaan. Penyitaan umumnya bertujuan mengamankan barang, dokumen, atau harta selama proses penegakan hukum berlangsung. Tindakan ini dapat bersifat sementara dan berkaitan dengan kebutuhan pembuktian.
Sementara itu, perampasan berkaitan dengan pengambilalihan aset berdasarkan putusan atau mekanisme hukum yang berlaku. Karena berdampak langsung terhadap hak kepemilikan, prosesnya memerlukan dasar hukum, prosedur, dan pengawasan yang jelas.
Mengapa perampasan aset penting?
Korupsi, pencucian uang, penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya dapat menghasilkan keuntungan besar. Jika pelaku hanya menjalani hukuman badan atau membayar denda tanpa kehilangan keuntungan utama, tujuan penegakan hukum menjadi terbatas.
Perampasan aset memiliki beberapa tujuan:
- Memulihkan kerugian negara atau korban.
- Menghilangkan manfaat ekonomi dari tindak pidana.
- Mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan.
- Menelusuri aliran kekayaan dan kepemilikan aset.
Efektivitasnya bergantung pada kejelasan definisi aset, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana, pembagian kewenangan lembaga, serta kemampuan melaksanakan putusan.
Kritik PUKAT UGM
Istilah “pepesan kosong” menggambarkan sesuatu yang tampak menjanjikan, tetapi dinilai tidak memiliki isi atau daya kerja yang memadai. Dalam konteks UU Perampasan Aset, istilah tersebut menunjukkan kekecewaan terhadap substansi aturan yang dianggap belum cukup kuat untuk menjamin pemulihan aset.
Sementara itu, sebutan “macan ompong” menyoroti kekhawatiran bahwa undang-undang memiliki tujuan besar, tetapi kewenangan atau mekanismenya belum cukup kuat untuk menghasilkan penindakan efektif.
Kedua istilah tersebut merupakan penilaian PUKAT UGM sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, bukan kesimpulan hukum independen. Penilaian yang lebih menyeluruh memerlukan pemeriksaan terhadap naskah undang-undang, aturan pelaksana, dan penerapannya dalam perkara konkret.
Sejumlah laporan menyebut PUKAT UGM menguraikan berbagai kelemahan dalam aturan tersebut. Namun, rincian lengkapnya perlu diperiksa melalui sumber asli atau naskah yang dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Mengapa Pengesahan Belum Menjamin Pemulihan Aset?
Kejelasan objek perampasan
Aturan harus menjelaskan aset yang dapat dirampas, termasuk aset yang diperoleh langsung dari kejahatan, digunakan untuk melakukan kejahatan, dialihkan kepada pihak lain, atau dimiliki pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usulnya.
Definisi yang terlalu sempit dapat membuat aset mudah dipindahkan atau disamarkan. Sebaliknya, definisi yang terlalu luas dapat mengancam hak milik orang yang tidak terlibat dalam kejahatan.
Standar pembuktian
Penegak hukum perlu menunjukkan hubungan antara aset dan tindak pidana melalui proses yang dapat diuji. Standar pembuktian yang jelas mencegah perampasan sewenang-wenang dan memungkinkan pemilik aset mengajukan pembelaan.
Materi yang tersedia tidak menjelaskan standar pembuktian tertentu dalam UU Perampasan Aset. Karena itu, penilaian mengenai ketentuan tersebut harus merujuk pada naskah resmi.
Perampasan tanpa putusan pidana
Perampasan tanpa putusan pidana merupakan isu yang perlu dibahas secara hati-hati. Pertanyaan pentingnya mencakup kondisi penggunaan mekanisme tersebut dan cara melindungi pemilik aset yang beritikad baik.
Materi yang tersedia tidak memuat rincian ketentuan mengenai hal itu. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa UU Perampasan Aset pasti mengatur atau tidak mengatur perampasan tanpa putusan pidana tanpa memeriksa naskah resminya.
Pembagian kewenangan lembaga
Perampasan aset melibatkan penelusuran, pengamanan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, dan pengelolaan aset. Pembagian kewenangan yang tidak jelas dapat memperlambat proses dan menimbulkan saling lempar tanggung jawab.
Koordinasi diperlukan sejak identifikasi aset hingga pelaksanaan putusan. Sistem yang baik harus menentukan pihak yang berwenang, waktu tindakan, serta mekanisme pengawasan.
Pengelolaan aset setelah dirampas
Perampasan bukan tahap akhir. Aset yang telah diamankan harus diidentifikasi, dinilai, disimpan, dikelola, dijual, atau dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Pengelolaan yang buruk dapat mengurangi nilai aset, meningkatkan biaya pemeliharaan, dan menimbulkan persoalan transparansi. Publik perlu mengetahui aset yang berhasil dipulihkan serta cara penggunaannya.
Dampak Jika UU Tidak Efektif
Jika penelusuran dan perampasan tidak berjalan baik, aset hasil kejahatan dapat tetap berada di tangan pelaku atau pihak terkait. Negara tidak memperoleh kembali seluruh kerugian yang seharusnya dipulihkan.
Efek jera juga melemah apabila pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan setelah menjalani hukuman. Selain itu, kesenjangan antara janji pemberantasan korupsi dan hasil nyata dapat menurunkan kepercayaan publik.
Hal yang Perlu Diperkuat
Aturan pelaksana
Aturan teknis perlu menjelaskan penelusuran aset, penyitaan, perampasan, pengelolaan, keberatan, dan perlindungan pihak ketiga. Ketentuan yang seragam dapat memperkuat kepastian hukum.
Pengawasan dan akuntabilitas
Setiap tindakan pengambilalihan aset harus memiliki dasar hukum, dokumentasi, dan catatan yang dapat diperiksa. Transparansi perlu mencakup nilai aset, status pengelolaan, serta pemanfaatannya.
Kapasitas penelusuran
Penegak hukum membutuhkan kemampuan analisis keuangan, pelacakan transaksi, dan identifikasi pemilik manfaat. Koordinasi data antarinstansi juga penting agar aset dapat ditemukan sebelum dipindahkan atau disamarkan.
Perlindungan hak warga
Pemilik aset harus memperoleh pemberitahuan, akses terhadap proses hukum, kesempatan mengajukan keberatan, dan pemulihan jika tindakan perampasan terbukti keliru. Perlindungan ini memastikan penindakan tetap sah dan tidak sewenang-wenang.
Kesimpulan
UU Perampasan Aset disahkan dengan harapan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. PUKAT UGM menilai substansinya belum cukup kuat dan menyebutnya “pepesan kosong”. Dalam kritik lain, aturan tersebut juga disebut “macan ompong”.
Pengesahan undang-undang belum otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan aparat menelusuri aset, membuktikan hubungannya dengan tindak pidana, mengambilnya melalui proses yang sah, serta mengelolanya secara transparan dan akuntabel.
Indikator keberhasilan meliputi kejelasan kewenangan, kecepatan penelusuran, jumlah dan nilai aset yang dipulihkan, perlindungan pihak ketiga, transparansi pengelolaan, serta konsistensi penerapan hukum.
Tanya Jawab
Apa yang dimaksud dengan UU Perampasan Aset?
UU Perampasan Aset merupakan dasar hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum. Tujuannya adalah memulihkan aset dan menghilangkan keuntungan dari kejahatan.
Mengapa PUKAT UGM menyebutnya “pepesan kosong”?
PUKAT UGM menilai pengesahan undang-undang belum diikuti substansi yang cukup kuat untuk menjamin efektivitas perampasan aset. Istilah tersebut merupakan kritik terhadap daya kerja aturan, bukan pernyataan bahwa undang-undang sama sekali tidak berfungsi.
Apa arti “macan ompong”?
Istilah tersebut menggambarkan penilaian bahwa undang-undang memiliki tujuan besar, tetapi kewenangan atau mekanismenya dianggap belum cukup kuat untuk menghasilkan penindakan efektif.
Apakah pengesahan otomatis membuat aset dapat dirampas?
Tidak. Efektivitasnya bergantung pada kejelasan aturan, pembuktian, kewenangan lembaga, prosedur hukum, dan kemampuan mengelola aset setelah diamankan.
Mengapa perlindungan hak pemilik aset penting?
Perlindungan hak pemilik mencegah perampasan sewenang-wenang. Pemilik perlu memperoleh pemberitahuan, kesempatan membela diri, hak mengajukan keberatan, dan pemulihan jika tindakan terbukti keliru.